Koin Untuk KPK

Koin Untuk KPK

                Menurut saya DPR adalah lembaga citra. Lembaga yang membutuhkan citra positif - bukan kinerja - di mata rakyat. Karena ada saja kinerja DPR diluar kewajaran dan terkadang tak masuk akal. Seperti yang kita ketahui belum lama ini mereka menyusun anggaran yang sangat luar biasa besar hanya untuk merenovasi ruang BANGGAR DPR.  Yang parahnya lagi mereka beranggapan atas reaksi penolakan kontroversi dari elemen organisasi dan masyarakat dengan memberikan pernyataan “kalau ternyata rencana anggaran untuk renovasi berjalan dan terlaksana sangat bersyukur, dan jika tidak pun ya sudah tidak rugi pula”. Ini belum lagi tentang kasus KORUPSI dari anggota dewan yang terus bermunculan dan tak tahu sampai kapan akan berakhir. Dan belum lama ini pula DPR pun lagi membuat sikap politik yang  membikin gerah banyak pihak dan mengecewakan rakyat, dimana sikap politik terkesan “balas dendam” dalam menghentikan anggaran untuk membangun gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti kita ketahui selama ini KPK telah banyak mengungkap kasus KORUPSI yang menjamur di tubuh KPK, bahkan banyak anggota DPR yang telah diseret dan dihukum pidana. Atas sikap KPK selama ini, mungkin inilah bentuk perlawanan yang tepat dilakukan DPR dimana KPK butuh kucuran anggaran melalui persetujuan DPR untuk memperbesar sejumlah ruangan di gedung KPK saat ini yang dinilai sudah tak mencukupi.

            Oleh karena itulah begitu pemimpin KPK mewacanakan akan melakukan penggalangan dana publik, langsung mendapat respons dan antusiasme dari masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat geram dan ingin ikut berpartisipasi mengumpulkan sejumlah koin dan uang untuk melakukan bentuk nyata dalam ikut membangun gedung KPK saat ini dengan harapan agar kinerja KPK saat ini semakin baik dan semakin termotivasi semangat dalam bekerja. Masyarakat menyumbang adalah sebuah trend baru yang kini mengemuka dalam kancah pembangunan, dapat disimpulkan sikap rakyat yang demikian boleh jadi bakal menimbulkan multi tafsir. Di satu sisi, karena rakyat memang sudah memiliki kemampuan untuk memberi bantuan kepada negara sebagai akibat pemerintahan yang tidak serius dalam menangani sebuah masalah, namun di sisi lain, langkah yang demikian bisa saja dikategorikan sebagai sikap perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan yang dianggap sangat bertentangan dengan kata hati rakyat yang sesungguhnya.

Refrensi :

-          Suara Rakyat

-          Radar Lampung

-          Kompasiana